mau sharing program ekonomi kita nih,,(moga bermanfaat)..^^
Daftar 19 program tersebut adalah:
Program 1 , Ketersediaan Lahan dan Keterpaduan Tata Ruang
1. Review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang (Penanggung Jawab: Menko Perekonomian).
2. Penyempurnaan standar prosedur operasional pengaturan dan pelayanan pertanahan (mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) (PJ:Kepala Badan Petanahan Nasional).
3. Integrasi data dan pelayanan pertanahan nasional secara online (PJ: Kepala Badan Pertanahan Nasional).
4. Pengembangan Kantor Pertanahan Bergerak (LARASITA) (PJ: Kepala Badan Pertanahan Nasional).
5. Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan (PJ: Departemen Kehutanan).
6. Penyusunan RPP tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan (PJ:Departemen Kehutanan).
Program 2 , Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur
1. Perubahan Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (PJ: Menneg PPN/Kepala Bappenas).
2. Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur (PJ: Departemen Keuangan).
3. Perubahan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema co-financing dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan (PJ: Menneg PPN/Kepala Bappenas).
4. Penetapan skema co-financing bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan ownership di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/BUMN (public private partnership ) (PJ: Menko Perekonomian).
Program 3 , Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Strategis
1. Peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum 1.379 lokasi/kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan sanitasi masyarakat di 61 lokasi (PJ: Departemen PU).
2. Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung, dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi (PJ: Departemen PU).
3. Peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km, sebagai bagian dari pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sepanjang 19.370 km dalam 5 tahun (PJ:Departemen PU).
4. Pembentukan tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan (Departemen PU).
5. Penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air (Departemen PU).
6. Peningkatan tingkat hunian rusunawa yang sudah/sedang dibangun sekitar 40% menjadi 80% dalam 100 hari dan melakukan kaji ulang menyeluruh atas kebijakan pembangunan dan penghunian rusunawa dan rusunami (PJ: Menneg Perumahan Rakyat).
7. Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi, mencakup 25.000 desa (Desa Berdering) (PJ: Depkominfo).
8. Pencanangan dukungan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi lokal sekaligus pemantapan program Indonesia Go Open Source- IGOS (PJ: Depkominfo).
9. Peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik (PJ: Menko Perekonomian).
10. Dimulainya perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan mengutamakan penyediaan sarana air bersih dan pabrik es oleh pemerintah serta pembenahan sistem rantai dingin mulai dari penyortiran di laut sampai dengan di tempat pemasarannya (PJ: Departemen Kelautan dan Perikanan).
Program 4 , Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan.
1. Perubahan PP Nomor 36 tahun 1998 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (PJ: Kepala Badan Pertanahan Nasional).
2. Perubahan PP Nomor 46 tahun 2002 tentang PNBP Bidang Pertanahan (PJ: Kepala Badan Pertanahan Nasional).
Program 5 , Iklim investasi pertanian dan perikanan.
1. Penyusunan perpres tentang pertanian pangan skala luas (food estate) (PJ: Menteri Pertanian).
2. Perencanaan food estate di merauke (PJ: Deptan).
3. Perencanaan program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dengan pemberian insentif bagi timbuhnya industri pedesaan berbasis produk (PJ: Deptan),
Program 6 , Kesinambungan swasembada pangan
Penyusunan cetak biru swasembada pangan tahap 2 untuk kedelai, jagung, gula, dan daging sapi (PJ: Deptan).
Program 7 , Jaminan pasokan energi
1. Pemenuhan BBM dalam negeri khususnya untuk Indonesia bagian Timur. Intinya logistic based,
2. Perencanaan pasokan gas bumi untuk keperluan domestik.
3. Penerbitan PP (Peraturan Pemerintah) dan Peraturan Menteri ESDM tentang pasokan batubara dalam negeri (DMO).
4. Penerbitan Perpres tentang proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap II.
Program 8 , Sistem harga energi yg kompetitif
Penerbitan Perpres tentang harga patokan pembelian listrik dari panas bumi. (PJ: Departemen ESDM)
Program 9 , Ketahanan energi
Perumusan penyelesaian permasalahan PPA di tingkat korporat PT PLN
Penuntasan reorganisasi PLN dan pertamina.
Pemanfaatan coal bed methane melalui penyusunan perangkat peraturan sehingga bisa menghasilkan energi pada tahun 2011. (Menneg BUMN)
Program 10 , Pengalihan sistem subsidi: bbm, pupuk dan listrik
Perumusan pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk dan listrik. (PJ: Departemen ESDM, Deptan).
Program 11 , Pengembangan energi terbarukan nasional
Menerbitkan peraturan menteri tentang insentif pmnafaatan renewable industri (PJ: Dep eu).
Program 12 , Revitalisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat)
1. Penyediaan dana penjaminan untuk KUR dalam APBNN sebesar Rp 2 triliun per tahun (PJ: Depkeu, Menneg Koperasi dan UKM).
2. Perubahan peraturan pelaksanaan penyaluran KUR (PJ: Menko Perekonomian).
3. Perluasan KUR dengan linkage antara perbankan besar nasional dan bank daerah (PJ: Menneg Koperasi dan UKM).
Program 13 , Pengembangan UKM
1. Memperluas program diklat dan pendidikan vocational bagi pelaku UKM (PJ: Meneg koperasi dan UKM).
2. Perluasan one village one product (OVOP) (PJ: Menneg Koperasi dan UKM)
3. Percepatan pembangunan atau revitalisasi pasar tradisional sebanyak 90 pasar (PJ: Depdag).
Program 14 , Ketenagakerjaan
Perubahan tentang upah minimum regional (PJ: Depnakertrans).
Program 15 , Kelancaran arus barang dan daya saing
1. Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (DPIPISE) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (PJ: Kepala BKPM)
2. Pengoperasioan pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (PJ: Dephub dan Depkeu).
Program 16 ,Rrevitalisasi revitalisasi industri pupuk dan gula, penyusunan rencana aksi revitalisasi industri pupuk dan gula (PJ: Depperin)
Program 17 , Pengembangan klaster industri-industri berbasis SDA fosil dan yang terbarukan
1. Pencanangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumut, Kaltim, dan Riau (PJ: Deptan)
2. Perencanaan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jatim dan Kaltim (PJ: Deptan)
Program 18 , Aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah.
1. Penyusunan cetak biru transportasi multimoda sesuai dengan cetak biru sistem logistik nasional (Departemen Perhubungan)
2. Penyusunan konsep dasar perencanaan jaringan transportasi angkutan laut dan rencana pembangunan pelabuhan (PJ: Dephub)
3. Integrasi sistem angkutan umum massal perkotaan antar-moda dimulai di Jakarta dengan penerapan tiket terusan kereta api dan busway (PJ: Dephub)
Program 19 : Keselamatan Transportasi
Penyusunan pedoman teknis tentang keselamatan transportasi (PJ: Dephub)
